Jakarta-Utang Pemerintah Mencapai 10.00 Triliun Memunculkan Efek Tekanan Fiskal Dan Ruang Gerak APBN.
Utang Paling Besar Pemerintah Berasal Dari Surat Utang Mencapai Rp 8.652,89 Trilun Atau Setara 87,22 Persen Dari Total Utang Negara.
Besarnya porsi Surat Utang menunjukkan pembiayaan APBN masih sangat bergantung pada pasar keuangan domestik melalui penerbitan obligasi negara
Secara rasio, posisi utang pemerintah berada di level 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu masih di bawah batas maksimal 60% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Pemerintah menegaskan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati untuk menjaga portofolio utang tetap optimal sekaligus mendukung pasar keuangan domestik.
utama bukan hanya besarnya utang, melainkan kemampuan pemerintah membayar bunga dan menjaga kesehatan APBN dalam jangka menengah.
“Yang perlu dilihat bukan hanya besarannya, melainkan tren kenaikan utang, beban bunga, dan kapasitas fiskal pemerintah dalam membayarnya,” ujar Rizal.
kenaikan pembayaran bunga utang berpotensi mengurangi ruang belanja produktif pemerintah. Situasi itu terjadi ketika suku bunga global masih tinggi dan dolar AS menguat, sehingga biaya pembiayaan utang menjadi semakin mahal.
Tekanan juga datang dari pelemahan rupiah yang sempat menembus Rp17.400 per dolar AS. Kondisi tersebut meningkatkan risiko pengelolaan utang, terutama utang berdenominasi valuta asing.
kenaikan yield SBN dinilai memperbesar risiko refinancing atau pembiayaan ulang utang pemerintah di masa mendatang. Artinya, pemerintah berpotensi menerbitkan utang baru dengan biaya bunga yang lebih tinggi untuk menutup utang jatuh tempo.
Untuk Langkah Pemerintah Seharusnya Menggunakan Hutang Baru Di Sektor-Sektor Produktif Yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.
Rasio Fiskal Jangka Menengah Akan Semakin Besar Jika Tidak Diimbangi Dengan Peningkatan Produktifitas,Jika Diimbangi Kemungkinan Besar Pemerintah Bisa Membayar Hutang.
