Jakarta – Pengamat Hubungan Internasional Teuku Rezasyah menilai ratifikasi ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA) menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi negara-negara ASEAN di tengah ketidakpastian pasokan energi global dan konflik geopolitik yang terus berlanjut.
“Ratifikasi dirasakan sangat penting, karena ketahanan energi semua negara ASEAN terganggu,” kata Rezasyah kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Menurut Dosen Hubungan Internasional di President University itu, dampak krisis energi telah terlihat dari melambatnya pembangunan di negara-negara ASEAN.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi kawasan juga mengalami perlambatan, sementara pemerintah di masing-masing negara terus berupaya menjalankan kebijakan pembangunan di tengah pelemahan nilai mata uang.
Rezasyah mengatakan ketidakpastian pasokan energi turut diperburuk oleh belum jelasnya akhir konflik di Timur Tengah serta meningkatnya ketegangan geopolitik global.
“Kelangkaan energi dan potensi meluasnya perang menjadikan negara-negara di ASEAN semakin sadar akan perlunya koordinasi secara mendalam, dengan menjunjung tinggi kesepakatan yang tertuang dalam ASEAN Charter dan berbagai hasil KTT selama ini,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai ratifikasi APSA menjadi penting untuk memastikan ketahanan energi di seluruh negara anggota ASEAN.
Meski demikian, Rezasyah menggarisbawahi bahwa proses ratifikasi di masing-masing negara tidak mudah karena perbedaan sistem politik dan kepentingan nasional.
“Pemerintah perlu berjuang keras meyakinkan parlemen masing-masing bahwa ratifikasi adalah baik bagi bangsa dan negara untuk jangka panjang,” katanya.
Ia menambahkan, proses ratifikasi juga berpotensi menghadapi tarik ulur kepentingan politik dan ekonomi antara pemerintah dan parlemen di tiap negara anggota ASEAN.
