Jakarta-Stok Pupuk Dalam Negeri Masih Berlimpah Yang Sudah Dipastikan Oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan
“Tahun ini Insya Allah pupuk kita aman. Pemerintah menyiapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 9,8 juta ton pada 2026″Ucap Menko
Dalam kegiatan Rembuk Tani di Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis (4/6), ia menyebutkan, pihaknya telah mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pupuk tersedia dan mudah diakses petani di berbagai daerah.
Zulhas menjelaskan bahwa secara nasional, alokasi pupuk bersubsidi pada 2026 mencapai 9,84 juta ton yang terdiri atas 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295 ribu ton untuk sektor perikanan.
Di Kalimantan Barat, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tercatat mencapai 81.657 ton atau sekitar 44 persen dari total alokasi provinsi sebesar 183.746 ton.
Sementara itu, ia menyebutkan stok pupuk nasional saat ini mencapai 1,19 juta ton yang terdiri atas 825 ribu ton pupuk bersubsidi dan 367 ribu ton pupuk non-subsidi.
Pemerintah terus mempercepat distribusi pupuk agar kebutuhan petani terpenuhi sesuai musim tanam di berbagai daerah.
pemerintah telah menyederhanakan tata kelola pupuk bersubsidi melalui pemangkasan regulasi dan prosedur distribusi yang sebelumnya dinilai menghambat penyaluran.
Langkah tersebut dilakukan agar distribusi pupuk lebih cepat, tepat sasaran dan mudah diakses petani.
Selain pupuk bersubsidi, pemerintah juga memperluas bantuan pupuk non-subsidi yang telah menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat.
Ditengah Berbagai Tantangan Global Seperti Gangguan Iklim,Gangguan Rantai Pasok Yang Dinilai Ketahanan Sektor Pertanian Harus Kuat.
Baca Juga:https://liputananalis.com/2026/06/kantor-bgn-di-geledah-kejaksaan-agung-selama-4-jam/
Para Petani Menggunakan Pupuk Secara Bijak Dan Sesuai Dosis Yang Di Anjurkan Agar Hasil Produksi Dapat Optimal.
Menko Pangan Optimis Bahwa Stok Pupuk Berlimpah,Distribusi Semakin Baik Serta Dukungan Dari Pemerintah.
Kondisi Tersebut Diharapkan Tidak Hanya Sekedar Menjaga Pasokan Pupuk Melainkan Bisa Memproduksi Secara Mandiri Sebagai Negara Agraris.
